Arahan Bupati atas Evaluasi LAKIP Tahun 2014

Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun 4 (empat) laporan sesuai yang dipersyaratkan Undang-Undang, yaitu (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kecuali untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, tiga laporan lainnya mendapat penilaian dari lembaga berwenang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapat penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendapat penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat audit dan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus untuk LKPD, tahun 2015 ini merupakan tahun kedua Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Dua Laporan lainnya, peringkatnya masih perlu ditingkatkan lagi. LAKIP Kabupaten Majalengka, misalnya, nilainya masih C.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, bertempat di Gedung Yudha Abdi Negara, seluruh Kepala OPD, Camat, Sekretaris Camat, dan Kasubbag PEP OPD mendapat arahan dari Bapak Bupati Majalengka. Pada arahannya tersebut, Bapak Bupati mengharapkan bahwa LAKIP Kabupaten Majalengka mendapat predikat AA. Guna meraih hal tersebut ada beberapa arahan dari Bapak Bupati yaitu:
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan sinkronisasi Renstra dengan IKU dan RPJMD;
2. Penyusunan Renstra OPD harus mengacu kepada Permendagri No. 54 Tahun 2010;
3. Penyusunan Renja SKPD harus mengacu kepada Renstra OPD;
4. Penyusunan Renja OPD harus menyajikan data perbandingan dengan tahun sebelumnya;
5. Penetapan kinerja harus dibuat dengan mengacu kepada sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra.

Pada kesempatan itu disampaikan pula Peringkat LAKIP OPD Kabupaten Majalengka hasil penilaian dari BPKP dan Inspektorat Kabupaten Majalengka yaitu:
1. Peringkat Pertama dengan nilai 79,6 peringkat A diraih oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Peringkat Kedua dengan nilai 69,95 peringkat B diraih oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka;
3. Peringkat Ketiga dengan nilai 53,5 peringkat C diraih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.

Inspektur Kabupaten Majalengka, Dr. H. Lalan Soeherlan, M.Si., menjelaskan bahwa kriteria nilai LAKIP adalah AA (sangat memuaskan) dengan skors 85-100, A (memuaskan) dengan skor 75-85, nilai B (baik) dengan skor 65-75, CC dengan skor 50-65, D dengan skor 0-30. Penilaian LAKIP meliputi 5 komponen dengan 79 Komponen.

sumber : DPKAD

Desk Informasi

Sekretariat

Jl.Pangeran Muhammad Km.5 Simpeureum-Cigasong, Majalengka.

Telp/Fax

(0233)-281741.

email

ppid@majalengkakab.go.id

website

http://ppid.majalengkakab.go.id

Pengaduan

Informasi Umum