Mulai Meminta Informasi
Tanggapan Permintaan Informasi
Keberatan Atas Informasi
Selesai
 

PPID Majalengka Hadiri Sosialisasi Hasil Sementara Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2018

Dalam rangka tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi Sosialisasi Hasil Sementara Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik PPID di Jawa Barat Tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate Bandung, Rabu (25/7).

Rapat dihadiri wakil Biro Humas Protokol Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama, para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Tim Penilai Monev, PPID Pelaksana Provinsi, PPID Instansi vertikal, PPID Partai Politik, PPID BUMD, serta PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya dari PPID Majalengka.

Dalam sambutan singkatnya wakil dari Biro Humas Protokol Provinsi Jawa Barat, Ahmad Taufiq mengemukakan bahwa hasil penilaian diharapkan dapat mengetahui peta permasalahan dan potensi yang ada di masing-masing PPID Kabupaten/Kota sehingga selanjutnya dapat memilih dan menentukan rencana tindak lanjut kegiatan yang diperlukan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ahmad meminta dukungan dari seluruh PPID Kabupaten/Kota karena kerjanya PPID Kabupaten/Kota merupakan kerjanya PPID Provinsi juga.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, mengucapkan terima kasih atas kedatangan para undangan dan kesediaannya dalam mengikuti kegiatan monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018.

Dan Satriana mengungkapkan rasa syukurnya atas kepesertaan kegiatan Monev tahun sekarang yang jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Terjadi peningkatan peserta baik dari PPID Kabupaten/Kota, dari PPID instansi vertikal yang ada di Provinsi Jawa Barat, SKPD Provinsi, PPID Partai Politik, serta dari PPID BUMD,” tuturnya.

Lebih lanjut Dan Satriana berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pembina PPID Kabupaten/Kota dan membantu memberi fasilitas bagi terbentuknya Forum PPID se-Jawa Barat.

Sedangkan Tim Penilai kegiatan Monev yang terdiri dari perwakilan akademisi Dr. Eddy Jamaludin Malik, M.Si dan Rizki sebagai perwakilan dari organisasi sosial kemasyarakatan, menyampaikan  paparan mengenai Peta Masalah, yang meliputi 1)          Pergantian kepemimpinan kepala daerah dan alih jabatan di badan publik, mempengaruhi kinerja badan publik dalam memberikan pelayanan informasi, 2)      Kendala struktural merupakan salah satu kurang optimalnya pelayanan informasi di satu badan publik, 3)       Kendala kultural juga menjadi bagian dari kurang optimalnya pelayanan informasi di satu badan publik.

Selain itu, disampaikan pula pengisian kuesioner self assesment yang berkaitan dengan pelaksanaan PPID dan Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *