Mulai Meminta Informasi
Tanggapan Permintaan Informasi
Keberatan Atas Informasi
Selesai
 

PPID MAJALENGKA HADIRI GATHERING PPID KABUPATEN/KOTA

PPID.MAJALENGKAKAB.GO.ID – Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Gathering PPID Kabupaten/Kota selama 2 (dua) hari, bertempat di InterContinental Hotel, Dago Resor, Bandung, Rabu-Kamis (27-28/3).

Peserta Gathering PPID Kabupaten/Kota terdiri dari para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan masing-masing peserta dibatasi hanya 2 (dua) orang tiap kabupaten/kota. Dari Kabupaten Majalengka diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang merangkap sebagai Ketua PPID Utama Kabupaten Majalengka, Drs. Maman Sutiman disertai seorang staf PPID, Masduki, S.Sos.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, yang hadir pada kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan Gathering PPID Kabupaten/Kota terbagi menjadi dua acara yakni pembentukan Forum Komunikasi PPID Jawa Barat dan Sosialiasi Kegiatan Monev Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

“Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, secara perlahan akan melimpahkan pembinaan/pengawasan PPID di Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya KI akan fokus pada penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan para Pemohon kepada KI,” tutur Satriana.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ir. Hermansyah, M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki landasan yang cukup kuat, yakni UU No. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah.

Hermansyah mengemukakan, bahwa berdasarkan Pasal 32 Permendagri 3/2017, pembentukan FK PID adalah untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran  dan fungsi PPID Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 19 Permendagri No 3/2017, Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya  disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan  PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Hermansyah mengingatkan pentingnya peran FK PPID dalam pembangunan di Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *