MAJALENGKAKAB.GO.ID Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 tahun 2017, Pemkab Majalengka menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Alun-alun Majalengka, Senin (22/5).

Upacara yang berjalan hidmat, diikuti pasukan Yonif Raider 321 Galuh Taruna, Kodim 0617, Lanud Sugiri Sukani, Kepolisian, Satpol PP, Dishub, Korpri, Satgas Pemuda Pancasila, LSM Penjara, Pramuka, Pelajar SLTA dan SLTP. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Majalengka, Ketua DPRD, unsur Forkominda, Sekda, Asisten Daerah, para kepala OPD, pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka, pimpinan ormas kepemudaan, Dharma Wanita dan undangan lainnya. Dalam amanatnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang dibacakan Wakil Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd., mengatakan bahwa semangat kebangkitan Nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukan urgensinya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo 109 tahun yang lalu, semangat itu tercetus dan sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati bangsa Indonesia. Menurut Menkominfo dalam program Nawacita yang disusun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio yang merupakan ratio ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dengan kekayaan penduduk masih sekitar 40%. Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan di segala sektor. Di sektor kelistrikan, misalnya pembangunan ketenagalistrikan dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu dalam bidang Argaria juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar yaitu: lahan, kesempatan dan SDM, kebijakan ini menitikberatkan pada reformasi agraria termasuk legaisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi perumahan untuk msayarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional. Lebih lanjut Menkominfo mengatakan kepada masyarakat bawah pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor komunikasi dan informatika melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan Internet berkecepatan tinggi (Broadband) dapat dinikmati secara luas. Menkominfo menambahkan bahwa satu abad lebih sejak organisasi Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula. Pemangkasan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital. Mengakhiri amanatnya, Menkominfo berharap semoga seluruh bangsa Indonesia bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa serta berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya.