MAJALENGKAKAB.GO.ID- Bupati menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD Kab. Majalengka tahun 2019 bertempat di Gedung Bhineka Yudha Sawala Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Drs. H Eddy Annas Junaedi, MM yang di ikuti 37 anggota DPRD yaitu Fraksi PDI P 14 orang, Fraksi Gerindra 4 orang, Fraksi Golkar 3 orang , Fraksi PKS 5 orang, Fraksi PKB 4 orang, Fraksi PAN Demokrat 4 orang dan Fraksi Restorasi Pembangunan 3 orang Bupati Dr H Karna Sobahi M.MPd menjelaskan menyikapi atas Pandangan Umum dari jajaran anggota DPRD Kab. Majalengka itu sebuah langkah yang konstruktif sebagai masukan, saran, motivasi supaya bisa menjalankan program anggaran lebih baik kedepannya Adapun pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan terkait bantuan untuk BUMD kami sangat mendukung supaya BUMD Di kabupaten Majalengka bisa lebih maju dan bisa memberikan PAD untuk Pembangunan Kab. Majalengka Terkait Pandangan Umum fraksi PKB, Gerindra PAN Demokrat dan restorasi pembangunan Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin atas pendapatan daerah belum mencapai Target karena masih ditemukan beberapa kendala diantaranya Belum diterimanya PBB di Wilayah Kab. Majalengka khususnya di Wilayah Aerocity, dan masih adanya PAD dari obyek lain yang tidak mencapai target Terkait PKB PAN Demokrat berkenaan dengan Silva tahun anggaran 2019 berasal dari efisiensi belanja dan tidak terserapnya anggaran 2019 salah satunya program untuk pembelanjaan Tanah kita masih mengalami kendala diantaranya terlalu tingginya biaya tanah yang disediakan, dan terkait belanja operasi yang tidak maksimal dikarenakan adanya aturan yang keluar pada akhir pelaksanaan anggran 2019. Terkait pengelolaan Aset Daerah kami akan menyikapi dan menata lebih baik lagi supaya kita bisa melakukan langkah selanjutnya dalam membangun Kabupaten Majalengka Pandangan Umum Fraksi Golkar dalam peningkatan Infrastuktur kami akan melakukan pengawasan dilapangan supaya mendapatkan Hasil yang maksimal dan akan kami beri Sertifikasi dalam pelaksanaanya supaya lebih Baik. Masih Adanya penyerapan anggaran yang mengambang diantaranya dari Anggaran RSUD Majalengka dan RSUD Cideres karena adanya kendala keterlambatan dari pembayaran BPJS di Kab. Majalengka.