MAJALENGKA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka terus berupaya memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pada Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Majalengka ini diikuti oleh 15 peserta yang merupakan pegawai di lingkungan Diskominfo. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, S.Kom, MM, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kabupaten Majalengka, Irwan, menekankan peran vital SPLP sebagai tulang punggung integrasi sistem antar perangkat daerah. Menurutnya, kesiapan teknis menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di Majalengka.

“SPLP merupakan instrumen penting dalam mendukung integrasi layanan pemerintahan digital. Diskominfo sebagai leading sector SPBE harus memiliki kesiapan teknis dan SDM yang andal untuk memastikan interoperabilitas sistem dan aplikasi antar OPD dapat berjalan optimal,” tegas Irwan.

Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur Diskominfo. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan Diskominfo dalam mendukung dan mengawal implementasi Arsitektur SPBE di Kabupaten Majalengka secara menyeluruh.

Untuk memberikan wawasan yang komprehensif, Bimtek ini menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Aditya Nursaidillah, S.Kom. Dalam paparannya, narasumber membahas materi teknis operasional, fasilitasi interoperabilitas, hingga pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Big Data dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam ekosistem pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Diskominfo berkomitmen untuk terus mendorong percepatan integrasi layanan digital. Langkah ini diambil guna mewujudkan efektivitas pelayanan publik yang lebih transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat Majalengka.

(Pings/Diskominfo)